Pejabat Struktural

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: Drs. BAMBANG SURYA IRAWAN, S.H.
NIP: 19620712 198312 1 002
NRP: 48362280
Jabatan: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Pangkat / Golongan : JAKSA UTAMA PRATAMA / IV b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: EKO RAMDHANI MAHARDIKO, S.Kom.
NIP: 197908172003121005
NRP: 60479437
Jabatan: KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
Pangkat / Golongan : SENA WIRA TU / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: JOJOT APRIONO DWIRAHARDJO, S.H.
NIP: 196704161995031001
NRP: 6956760
Jabatan: KEPALA SEKSI INTELIJEN
Pangkat / Golongan : JAKSA MADYA / IV a

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: BONDAN SUBRATA, S.H.
NIP: 19851210 200812 1 002
NRP: 600985925
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: M. ZAINUR ROCHMAN, S.H, M.H.
NIP: 19810206 200501 1 007
NRP: 60581355
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: WISNU PRATISTHA, S.H.
NIP: 197405311999031001
NRP: 69974134
Jabatan: KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA /

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: SIHID INUGRAHA, S.H.
NIP: 19640312 198703 1 006
NRP: 48764105
Jabatan: KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: DOMINGGUS, S.H.
NIP: 19750609 200501 1 006
NRP: 40575756
Jabatan: KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pangkat / Golongan : MUDA WIRA TU / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: ROCHMAD ZANU ARYANTO, S.H., M.H.
NIP: 19750115 200501 1 006
NRP: 40575614
Jabatan: KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PNBP
Pangkat / Golongan : MUDA WIRA TU / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: AGUS SARWOKO, S.H.
NIP: 19651011 199003 1 004
NRP: 4906577
Jabatan: KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
Pangkat / Golongan : MADYA WIRA TU / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: DANAR TRIADHY HARISTYANTO, S.H.
NIP: 19690722 200003 1 002
NRP: 40069182
Jabatan: KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN
Pangkat / Golongan : MADYA WIRA TU / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: TAUFIQ SURYA ANANDA, S.Kom.
NIP: 19870515 201012 1 003
NRP: 51187245
Jabatan: KEPALA URUSAN DASKRIMTI
Pangkat / Golongan : YUANA WIRA TU / III a

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: TERRY ENDRO ARIE WIBOWO, S.H.
NIP: 198505102008121001
NRP: 600985449
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI,POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: IMAM SUHADA BUDI KARYATMO, S.H.
NIP: 197303032002121004
NRP: 403730448
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN DAN PENERANGAN HUKUM
Pangkat / Golongan : MADYA WIRA TU / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: HANIFAH, S.H.
NIP: 197901202005012003
NRP: 60579283
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: RINA WISATA, S.H.
NIP: 198708192009122004
NRP: 61087588
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: YOGIE RAHARDJO, S.H., M.H.
NIP: 198110062005011004
NRP: 60581215
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: RACHMA ARYANI TUASIKAL, S.H.
NIP: 198512052008122002
NRP: 600985822
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: FANDI ILHAM, S.H.
NIP: 198404212008121001
NRP: 60984841
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: RINDI ATMOKO, S.H.
NIP: 198205072005011003
NRP: 60582223
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PERDATA
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: TIAR ADI RIYANTO, S.H.
NIP: 198605312008121002
NRP: 60986825
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI TATA USAHA NEGARA
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: NISA OSALIA MANAH, S.H.
NIP: 198812262014032001
NRP: 61488446
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
Pangkat / Golongan : AJUN JAKSA / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: KUSUMA EKA MAHENDRA RAHARDJO, S.H., M.H.
NIP: 198511272008121001
NRP: 600985266
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI BARANG RAMPASAN
Pangkat / Golongan : JAKSA PRATAMA / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: SUDARMANTA
NIP: 197010301992031003
NRP: 49270261
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI BARANG BUKTI
Pangkat / Golongan : MUDA WIRA TU / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H.
NIP: 19861104 201403 2 001
NRP: 61486238
Jabatan: KEPALA SUB SEKSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
Pangkat / Golongan : AJUN JAKSA / III b

Foto Kegiatan

Gallery Video

Jajak Pendapat

Bagaimanakah Menurut Anda Tentang Pelayanan Dan Kinerja Dari Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2019?







Lihat Hasil

data pengunjung

Pengunjung Saat Ini 5
Dikunjungi 1956843

Agenda

January 2020
MSSRKJS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

    Jaringan Masyarakat Anti KKN Diperlukan Untuk Berantas Pungli

    Jaringan Masyarakat Anti KKN Diperlukan Untuk Berantas Pungli

    05 Desember 2016 - Berita

    Mengingat urgensinya  pencegahan  terhadap  praktik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kejaksaan Negeri Sleman  gelar    Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Balai Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Senin (5/12/2016)

    Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran perangkat Desa Bokoharjo beserta sejumlah tokoh masyarakat dengan pemateri dari Tim Saber Pungli Kejari Sleman yang diketuai Kepala Seksi ( Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Rudi Hartoko, S.H.

    “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016  menjadi regulasi dibentuknya tim saber pungli, seperti kita ketahui bersama bahwa praktik pungli telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga  diperlukan peran masyarakat untuk  mencegah dan memberantas , “ beber Rudi disela mengikuti kegiatan itu  Senin (5/12).

    Menyikapi realita itu, lanjutnya  diperlukan upaya pemberantasan pungli.  “Diperlukan  pemberantasan pungli  secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, “ timpanya.

    Ditegaskan juga dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 tentang pengawasan pungli dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

    “Adanya instruksi Mendagri  Nomor 180/3935/SJ, inspektorat  berwewenang  untuk mencegah  dan menghapus bentuk pungli khususnya di area perizinan, penggunaan daya hibah dan bantuan  sosial, kepegawaian, pendidikan dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa,” jelas dia.

    Tim juga memaparkan  materi mengenai  korupsi, penggunaan dana desa dan penerangan hukum yang disampaikan Edi Budiyanto, SH.

    Peserta nampak  antusias  mengikuti kegiatan ini, terbukti saat dibuka sesi tanya jawab. Apresiasi diberikan kepada peserta yang aktif bertanya dengan memberikan kenang-kenangan berupa kaus bertuliskan “Stop Korupsi dan Pungli”. (info-jogja.com) – Eko Purwono

    - OSR - (#1174 views)

      Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  Share on Facebook

    Komentar Untuk Berita Ini (0)